Duit utang kok dihambur terus....

Di Kaltim, DPRD dan Pemda sedang bancakan (pesta) dengan bagi-bagi bantuan sosial.... Kasus anggota DPRD Kukar yang diperiksa dan dipaksa oleh KPK untuk mengembalikan uang Bansos nampaknya nggak membuat DPRD lain takut dan jera.... Di tingkat propinsi uang milyaran masih dihambur, padahal masih banyak warga miskin yang perlu dibantu dan disantuni mengingat salah satu tugas negara adalah melindungi fakir miskin, anak terlantar....

Belum lagi soal bansos, eh sudah ada isu tentang pemutihan kendaraan dinas yang sudah melebihi umur ekonomisnya. Dengan alasan sudah tidak efisien biaya pemeliharaan dan sebagai penghargaan atas pengabdian para pejabat, mobil dinas itu boleh dibeli oleh sang pejabat dengan harga bantingan (bisa separo bahkan sepertiga dari harga pasar). Ini adalah ketidak adilan !!! Seharusnya mobil itu dijual dengan harga pasar dan duitnya masuk kas negara/daerah, karena mobil itu juga dibeli dengan uang rakyat. Kalo harga bantingan itu dilakukan dengan alasan sebagai penghargaan atas pengabdian sang pejabat, ini juga nggak fair karena hanya sang pejabat yang diberi penghargaan? bagaimana dengan di tukang sapu, satpam, staf rendahan, pa mereka dianggap tidak "mengabdi" sehingga nggak diberi insentif semacam inventaris yang diputihkan itu?

Belum hilang isu itu, dipusat anggota KPU dengan tidak tahu malu malah mau ngelayap ke luar negeri, mau beli mobil baru dll. Pemerintah sendiri juga mau menaikkan gaji PNS. Saya setuju gaji PNS naik, tapi harus selektif. PNS yang kerjanya bener sangat berhak untuk dapat kenaikan

gaji. Tapi kalo PNS yang kerjanya nggak jelas, ya nggak usah naik gaji...

Menyakitkan memang, ketika banyak warga masyarakat terlilit kesulitan ekonomi, angka kemiskinan naik terus...masih banyak pihak yang hambur-hambur duit negara padahal duit tadi sebagian dari tetesan airmata warga miskin dan sebagian dari utangan yang menjadi tanggungan anak cucu....... Apakah ini memang saatnya untuk memulai street justice ya?