Manajemen Kinerja Sektor Publik

Resume Buku
Manajemen Kinerja Sektor Publik
Mahmudi
UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007


Buku ini berisikan tentang pergeseran paradigm dari Administrasi Publik menjadi Manajemen Publik yang menuntut perlunya danya penyesuaian dari pendekatan yang semula focus pada aspek “pngorganisasian” menjadi focus ke perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, koordinasi, staffing, motivasi dan pembuatan keputusan.

Christopher Hood yang merupakan salah satu tokoh Aliran New Public Management (NPM) menyebutkan bahwa karakteristik NPM adalah:
· Manajemen Profesional di sector Publik
· Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja
· Penekanan terhadap Pengendalian Output dan Outcome
· Pemecahan Unit kerja di sector public
· Menciptakan persaingan di sector public
· Mengadopsi gaya manajemen sector bisnis ke sector public
· Disiplin dan penghematan penggunaan sumberdaya

Sedangkan David Osborne dan Ted Gaebler mengembangkan konsep Reinventing government yang mencakup:
· Pemerintahan katalis (Catalytic Government; Steering rather than rowing)
· Pemerintahan yang memberdayakan (Community Owned Government; Empowering rather than Serving)
· Pemerintahan yang kompetitif (Competitive Government; Injecting Competition into Service Delivery)
· Pemerintahan yang digerakkan misi (Mission-drivenGovernment; Transforming Rule-Driven Organization)
· Pemerintahan yang berorientasi hasil (Result-Oriented Government; Funding Outcomes, not inputs)
· Pemerintahan yang berorientasi pelanggan (Customer driven government; Meeting needs of the customer, not the bureaucracy)
· Pemerintahan Wirausaha (Enterprising government; Earning rather than spending)
· Pemerintahan antisipatif (Anticipatory Government; Prevention rather than Cure)
· Pemerintahan desentralisasi (Decentralized Government; From Hierarchy to participation and teamwork)
· Pemerintahan berorientasi mekanisme pasar (Market oriented Government Leveraging Change Through Market)

Agar fungsi manajemen pemerintahan dapat mencapai hasil yang diinginkan, diperlukan suatu sistem pengendalian yang meliputi:
1. Perumusan Strategi (Visi dan Misi jangka panjang)
2. Perencanaan Stratejik (Target jangka menengah)
3. Penyusunan Program dan kegiatan (jangka menengah dan tahunan)
4. Penganggaran
5. Implementasi
6. Pelaporan Kinerja
7. Evaluasi Kinerja
8. Umpan Balik

Sehubungan dengan fungsi pengendalian tersebut, pengukuran kinerja menjadi sangat diperlukan. Dalam pengukuran kinerja ini terdapat beberapa teknik seperti:
· Konsep Value for Money yang meliputi Ekonomi (input/harga input), Konsep efisiensi (Output/input), Konsep Efektivitas (Outcome/Output)
· Konsep Balance Scorecard yang menilai dari sisi Perspektif Keuangan (How do we look to shareholders), Perspektif Pelanggan (How do customers see us?), Perspektif Proses Internal (What must we excel at?), Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan (Can we continue to improve and create value?)

Dalam pengukuran kinerja sector public, pengukuran hendaknya diarahkan pada aspek efektivitas (outcome). Untuk itu diperlukan adanya indicator kinerja yang baik, yakni indicator yang:
· Konsisten
· Dapat dibandingkan
· Sederhana dan mudah dipahami
· Dapat dikontrol
· Kontijensi (luwes dan fleksibel)
· Komprehensif
· Fokus
· Relevan
· Realistis

Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja sector public adalah manajemen kompensasi sector public, Audit kinerja dan pengembangan Standar pelayanan Publik.