Reformasi Birokrasi Era Pemerintahan Joko Widodo

Editor Riris Katharina

Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jakarta, 2021

ISBN 978-623-321-128-4

218 halaman

 

Buku ini merupakan kumpulan artikel dari beberapa orang peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu pilar bagi terwujudnya demokrasi sebuah bangsa. Reformasi Birokrasi yang digagas melalui UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengadopsi pendekatan manajemen pengembangan sumberdaya manusia strategis menggantikan perspektif manajemen kepegawaian. Perubahan pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan (1) ASN yang professional, independen, bersih, mampu menjalankan fungsi pelayanan public dan mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (2) ASN sebagai profesi dan pelaksana manajemen ASN yang berdasar pada asas kompetensi dan kualifikasi atau merit system yang sejalan dengan tata Kelola pemerintahan yang baik.  Namun pada kenyataannya UU No. 5 tahun 2014 berjalan tidak sebagaimana mestinya. Selain peraturan pelaksana yang hadir terlambat dan bahkan ada yang belum dikeluarkan, berbagai penyimpangan  dalam implementasinya juga mewarnai jalannya reformasi birokrasi di Indonesia.

Buku ini terdiri 7 bagian yang mencakup:

• Reformasi Birokrasi Indonesia; Sebuah Catatan Harapan dan Kenyataan (oleh Riris Katharina)
• Kebijakan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK; Penghapusan Status Tenaga Honorer (oleh Dewi Sendhikasari Dharmaningtias)
• Perampingan Organisasi: Penghapusan Eselon III dan IV (oleh Riris Katharina dkk)
• Upaya peningkatan Indeks Ease of Doing Business/EODB melalui penataan deregulasi kebijakan (oleh Anin Dhita Kiky Amrynudin)
• Implikasi dan Tantangan Penerapan Single Salary System (oleh Rais Agil Bahtiar)
• Penguatan Pengawasan Birokrasi di Indonesia (oleh Sidiq Budi Sejati)
• Dimensi dan Aplikasi Akuntabilitas Sector Publik (oleh Burhanuddin Mukhamad Faturahman)

Bagi saya yang awam dengan isu reformasi birokrasi, buku ini isinya sangat menarik dan analisisnya cukup komprehensif. Kita disuguhkan dengan berbagai isu reformasi birokrasi  yang diungkap dengan bahasa yang relative mudah dipahami.

50 tahun sudah reformasi yang digagas sejak Orde Baru berjalan, sejauh mana kita mencapainya?? Dari analisis di buku ini saya menangkap bahwa kita sudah mempunyai arah yang cukup baik dalam reformasi birokrasi. Namun persoalannya dalam tataran implementasi banyak pertimbangan politik yang bermain sehingga eksekusinya tidak seperti yang diharapkan dan cenderung tambal sulam.

Dari sudut pandang pribadi saya, ada hal yang menggelitik yakni sampai sejauh mana pendekatan keseragaman (uniformitas) di dalam manajemen ASN ini akan dipakai? Bagaimana mensiasati perbedaan kesenjangan kualitas ASN dan perbedaan budaya di berbagai wilayah Indonesia?

Kritik saya terhadap buku ini hanya pada judul “Reformasi Birokrasi Era Pemerintahan Joko Widodo”.  Bagi saya pribadi, judul ini bisa berkonotasi menyanjung Pemerintahan Joko Widodo bila reformasi berjalanbaik, tetapi bisa juga berkonotasi miring terhadap Pemerintahan Joko Widodo yang kurang mampu mengawal Reformasi Birokrasi secara optimal. Saya lebih suka bila judulnya netral missal “Reformasi Birokrasi: catatan kritis sewindu UU ASN”.