KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI: dari perspektif Daerah dan Masyarakat
Penulis: Eddy Mangopo Angi, Kresno D. Santosa dan Petrus Gunarso
Tropenbos International Indonesia Programme
Balikpapan 2009
ISBN 978-979-18366-6-1
34 halaman
Buku ini merupakan case study tentang Kabupaten Malinau yang mencanangkan diri sebagai Kabupaten Konservasi melalui Perda No. 4 tahun 2007. Konsep Kabupaten Konservasi ini diadopsi dengan mengacu UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pasal 9 menyebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus/strategis bagi kepentingan nasional dalam wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota. Secara geografis, sekitar 90% tutupan lahan di kabupaten merupakan kawasan hutan baik hutan lindung, taman nasional maupun hutan produksi. Kawasan hutan tersebut sangat penting bagi fungsi hidrologis Kalimantan Timur, karena hutan tersebut menjadi hulu dari beberapa sungai besar di Kalimantan Timur. Selain itu kehidupan masyarakat tradisional yang banyak tergantung dengan hutan menjadikan peranan hutan bagi kehidupan manusia sangat tinggi.
Komitmen politik Pemkab Malinau melalui pencanangan sebagai Kabupaten Konservasi tersebut kemudian diikuti dengan penyusunan Masterplan Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dan Kriteria Indikatornya. Namun sayangnya masterplan tersebut tidak diikuti dengan action plan yang implementatif. Dengan tidak adanya action plan tersebut upaya “mainstreaming” dan integrasi konsep konservasi ke program-program sektoral menjadi tidak optimal. Persoalan kedua, adalah terjadi konflik kebijakan antar Perda karena adanya konflik kepentingan antara konservasi dengan pertumbuhan ekonomi lokal (investasi). Persoalan ketiga, sosialisasi konsep kabupaten konservasi tidak merata sehingga instansi pemerintah sering kesulitan menjabarkan dalam program di instansinya masing-masing. Persoalan ke empat, bagi legislatif dan masyarakat konsep kabupaten konservasi dipandang membatasi akses masyarakat terhadap hutan dan selama ini tidak ada benefit dari pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan konservasi.
Untuk mendukung penerapan konsep kabupaten konservasi tersebut, para penulis menyarankan (1) perlu ada pelimpahan kewenangan secara proporsional kepada daerah di sektor kehutanan termasuk dalam skema perdagangan karbon sukarela (2) pengembangan fasilitasi kerjasama yang lebih luas misalnya melalui jaringan Heart of Borneo/HoB (3) pengembangan skema pengelolaan hutan kolaboratif seperti yang dikembangkan di Taman Nasional Kayan Mentarang (4) Optimalisasi pemanfaatan multi fungsi wilayah konservasi baik dari sisi ekonomis misalnya ekowisata maupun dari sisi ekologis seperti sumber air.
Secara umum buku ini mudah dicerna karena alurnya runtut dan bahasanya sederhana. Kekurangan buku ini adalah tidak dicantumkannya Perda No 4 tahun 2007 dan Masterplan Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi di dalam lampiran buku ini. Karena tidak ada gambaran isi Perda dan Masterplan tersebut, maka pembaca yang ingin menganalisis sendiri Perda dan Masterplan tersebut menjadi kesulitan bahan.
Saturday, July 23, 2011
Sunday, July 17, 2011
SUTAN SJAHRIR: Negarawan Humanis, Demokrat Sejati yang mendahului jamannya
SUTAN SJAHRIR: Negarawan Humanis, Demokrat Sejati yang mendahului jamannya
Penulis: Rosihan Anwar
PT Kompas Media Nusantara
Jakarta 2011
ISBN: 978-979-709-569-7
Halaman 191
Sutan Sjahrir lahir 1909 berasal dari Kota Gadang – Sumatera Barat dan ayahnya bekerja sebagai Jaksa Pengadilan Negeri di kota tersebut. Sjahrir menempuh pendidikan di ELS (sekolah dasar berbahasa Belanda ) terus dilanjutkan ke MULO (SMP berbahasa Belanda) di Medan. Pada tahun 1926-1929 Sjahrir menempuh pendidikan AMS (SMA berbahasa Belanda) di Bandung. Setamat dari AMS, Sjahrir mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Leiden namun dia jarang kuliah dan lebih tertarik mempelajari sosialisme. Selama di Leiden, Sjahrir bertemu Moh Hatta dan kemudian bergabung dengan organisasi mahasiswa Perhimpoenan Indonesia.
Pada akhir tahun 1929, Partai Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sjahrir kemudian diutus Hatta untuk pulang ke Indonesia melanjutkan perjuangan PNI. Pada tahun 1932, dalam usia 23 tahun Sjahrir terpilih sebagai ketua PNI Pendidikan (PNI Baru). Melaluiu PNI baru, Sjahrir kemudian memmbangun kesadaran politik anggota melalui penerbitan buku pedoman anggota PNI Baru. Pada tahun 1934, Sjahrir dan Hatta dibuang ke Boven Digul – Papua dan 1936 dipindahkan ke Banda. Selama dalam pembuangan, Sjahrir memanfaatkan waktu untuk mempelajari politik internasional dan mengajar anak-anak setempat. Pada tahun 1942 sewaktu pecah perang dunia ke 2, Sjahrir dipindahkan ke tahanan di Sukabumi.
Masuknya Jepang ke Indonesia pada Perang Dunia ke 2, membuat Sjahrir agak menarik diri dari dunia pergerakan karena Sjahrir bersikap anti Jepang yang dipandang fasis dan totaliter. Setelah Indonesia merdeka, Sjahrir kemudian aktif dalam Komite Nasional Indonesia Pusat dan tahun 1945 menjadi Perdana Menteri pertama dalam usia 36 tahun. Kepemimpinan Sjahrir, Soekarno dan Hatta kemudian dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Dengan perawakannya yang mungil Sjahrir juga dikenal dengan sebutan Bung Kecil. Pada tahun 1946, Sjahrir menandatangani Perjanjian Linggarjati, walaupun sebenarnya memperoleh tentangan dari aliran garis keras (seperti Tan Malaka) dan TNI yang dipimpin Jendral Soedirman. Namun Sjahrir tetap jalan terus dengan pertimbangan perjanjian Linggarjati ini sebagai entry point umtuk memperoleh pengakuan internasional terhadap keberadaan Negara Indonesia.
Pada tahun 1945, Sjahrir memimpin Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang kemudian bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia (Parsi yang dipimpin Amir Sjarifuddin). Merger dua partai tersebut melahirkan Partai Sosialis. Namun Partai Sosialis ini hanya bertahan 3 tahun dan anggota eks Parsi banyak yang bergabung ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Sjahrir kemudian mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PSI ini merupakan partai kader dengan platform “sosialisme kerakyatan/sosialisme demokrat” yang mendasarkan pada persamaam, keadilan serta kerjasama antar manusia. PSI tidak menyukai bentuk fasisme kiri (komunisme) maupun fasisme kanan (dictator), karena fasisme dipandang tidak memberikan penghargaan pada humanisme. PSI membangun militansi melalui proses edukasi dan penyadaran politik internal. PSI mempunyai anggota dan simpatisan kalangan intelektual yang cukup qualified seperti Soedjatmoko, Soemitro Joyohadikusumo, Soebadio Sastrosatomo, Mohtar Lubis, TB Simatupang, dll. Meski didukung kalangan intelektual, PSI hanya mempunyai anggota beberapa ribu orang dan memperoleh suara sedikit (sekitar 2 %) ketika Pemilu 1955. Hal ini mungkin disebabkan strategi rekrutmen anggota yang ketat, jargon partai yang kurang bisa dipahami oleh massa saat itu, dana terbatas sehingga kampanye terbatas didaerah perkotaan dan pinggiran kota.
Walaupun partai kecil, namun PSI tetap berupaya untuk mewarnai perjalanan politik saat itu. Namun tidak jarang PSI dijadikan kambing hitam dalam era demokrasi terpimpin-nya Soekarno. Pemerintahan Soekarno yang mengarah pada dictator dipandang berbahaya oleh Sjahrir. Perlawanan Sjahrir ini kemudian berbuntut pada penahanan Sjahrir di Madiun oleh pemerintahan Soekarno pada tahun 1962. Karena hipertensi pada tahun 1965 dalam status tahanan politik, Sjahrir berobat ke Swiss dan meninggal tahun 1966 dalam usia 57 tahun.
Sjahrir merupakan salah satu potret anak bangsa yang termakan oleh revolusi yang dibidaninya. Sjahrir sebagai manusia mempunyai berbagai kekurangan, meski demikian ada banyak hal yang bisa dipetik sebagai pembelajaran dari seorang Sjahrir yakni:
(1) seorang autodidak dan pembelajar hebat, dimana dia tidak menyelesaikan kuliah namun berpengetahuan luas karena dia mau belajar dari buku-buku dan terjun langsung dalam praktek. Ketika dibuang ke Boven Digul dan Banda, harta utama yang dibawanya adalah buku-buku (2) Pendidik yang humanis, ketika dibuang di Banda terlihat sifat humanismenya dengan mendidik anak-anak setempat, dan dia sangat perhatian terhadap orang kecil. (3) Kehidupan Sjahrir yang diabdikan di dunia politik, lebih didasarkan pada visi untuk menyejahterakan masyarakat dan bukan kesejahteraan pribadi. Bagi Sjahrir berpolitik bukan untuk mencari jabatan tapi lebih merupakan tanggungjawab untuk bangsanya. (4) Pelopor partai kader yang berusaha membangun militansi anggota melalui proses pendidikan internal (5) Politikus yang visioner namun realistis, misalnya keberaniannya menandatangani perjanjian Linggarjati yang oleh aliran garis keras dipandang terlalu memberi konsesi terlalu banyak kepada Belanda, namun dari sisi Sjahrir perjanjian itu perlu ditandatangani untuk mendapatkan dukungan pengakuan internasional terhadap keberadaan negara Indonesia yang baru merdeka.
Secara umum, buku ini cukup baik untuk memberikan pemahaman terhadap sosok Sjahrir sebagai tokoh pejuang pergerakan nasional. Kalaupun ada kekurangan adalah dalam beberapa bagian terjadi pengulangan atau kekurang runtutan alur sehingga terkesan muter-muter. Selain itu, penulis terkesan sangat terpesona oleh pemikiran Sjahrir sehingga dalam beberapa bagian buku ini terkesan muncul kultus individu terhadap Sjahrir. Meski demikian kedua hal tersebut tidak terlalu mengganggu. Semoga di masa depan akan lahir politikus pemikir yang bersahaja, humanis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat seperti sosok seorang Sjahrir….
Penulis: Rosihan Anwar
PT Kompas Media Nusantara
Jakarta 2011
ISBN: 978-979-709-569-7
Halaman 191
Sutan Sjahrir lahir 1909 berasal dari Kota Gadang – Sumatera Barat dan ayahnya bekerja sebagai Jaksa Pengadilan Negeri di kota tersebut. Sjahrir menempuh pendidikan di ELS (sekolah dasar berbahasa Belanda ) terus dilanjutkan ke MULO (SMP berbahasa Belanda) di Medan. Pada tahun 1926-1929 Sjahrir menempuh pendidikan AMS (SMA berbahasa Belanda) di Bandung. Setamat dari AMS, Sjahrir mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Leiden namun dia jarang kuliah dan lebih tertarik mempelajari sosialisme. Selama di Leiden, Sjahrir bertemu Moh Hatta dan kemudian bergabung dengan organisasi mahasiswa Perhimpoenan Indonesia.
Pada akhir tahun 1929, Partai Nasional Indonesia yang didirikan Soekarno dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sjahrir kemudian diutus Hatta untuk pulang ke Indonesia melanjutkan perjuangan PNI. Pada tahun 1932, dalam usia 23 tahun Sjahrir terpilih sebagai ketua PNI Pendidikan (PNI Baru). Melaluiu PNI baru, Sjahrir kemudian memmbangun kesadaran politik anggota melalui penerbitan buku pedoman anggota PNI Baru. Pada tahun 1934, Sjahrir dan Hatta dibuang ke Boven Digul – Papua dan 1936 dipindahkan ke Banda. Selama dalam pembuangan, Sjahrir memanfaatkan waktu untuk mempelajari politik internasional dan mengajar anak-anak setempat. Pada tahun 1942 sewaktu pecah perang dunia ke 2, Sjahrir dipindahkan ke tahanan di Sukabumi.
Masuknya Jepang ke Indonesia pada Perang Dunia ke 2, membuat Sjahrir agak menarik diri dari dunia pergerakan karena Sjahrir bersikap anti Jepang yang dipandang fasis dan totaliter. Setelah Indonesia merdeka, Sjahrir kemudian aktif dalam Komite Nasional Indonesia Pusat dan tahun 1945 menjadi Perdana Menteri pertama dalam usia 36 tahun. Kepemimpinan Sjahrir, Soekarno dan Hatta kemudian dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Dengan perawakannya yang mungil Sjahrir juga dikenal dengan sebutan Bung Kecil. Pada tahun 1946, Sjahrir menandatangani Perjanjian Linggarjati, walaupun sebenarnya memperoleh tentangan dari aliran garis keras (seperti Tan Malaka) dan TNI yang dipimpin Jendral Soedirman. Namun Sjahrir tetap jalan terus dengan pertimbangan perjanjian Linggarjati ini sebagai entry point umtuk memperoleh pengakuan internasional terhadap keberadaan Negara Indonesia.
Pada tahun 1945, Sjahrir memimpin Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang kemudian bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia (Parsi yang dipimpin Amir Sjarifuddin). Merger dua partai tersebut melahirkan Partai Sosialis. Namun Partai Sosialis ini hanya bertahan 3 tahun dan anggota eks Parsi banyak yang bergabung ke Partai Komunis Indonesia (PKI). Sjahrir kemudian mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI). PSI ini merupakan partai kader dengan platform “sosialisme kerakyatan/sosialisme demokrat” yang mendasarkan pada persamaam, keadilan serta kerjasama antar manusia. PSI tidak menyukai bentuk fasisme kiri (komunisme) maupun fasisme kanan (dictator), karena fasisme dipandang tidak memberikan penghargaan pada humanisme. PSI membangun militansi melalui proses edukasi dan penyadaran politik internal. PSI mempunyai anggota dan simpatisan kalangan intelektual yang cukup qualified seperti Soedjatmoko, Soemitro Joyohadikusumo, Soebadio Sastrosatomo, Mohtar Lubis, TB Simatupang, dll. Meski didukung kalangan intelektual, PSI hanya mempunyai anggota beberapa ribu orang dan memperoleh suara sedikit (sekitar 2 %) ketika Pemilu 1955. Hal ini mungkin disebabkan strategi rekrutmen anggota yang ketat, jargon partai yang kurang bisa dipahami oleh massa saat itu, dana terbatas sehingga kampanye terbatas didaerah perkotaan dan pinggiran kota.
Walaupun partai kecil, namun PSI tetap berupaya untuk mewarnai perjalanan politik saat itu. Namun tidak jarang PSI dijadikan kambing hitam dalam era demokrasi terpimpin-nya Soekarno. Pemerintahan Soekarno yang mengarah pada dictator dipandang berbahaya oleh Sjahrir. Perlawanan Sjahrir ini kemudian berbuntut pada penahanan Sjahrir di Madiun oleh pemerintahan Soekarno pada tahun 1962. Karena hipertensi pada tahun 1965 dalam status tahanan politik, Sjahrir berobat ke Swiss dan meninggal tahun 1966 dalam usia 57 tahun.
Sjahrir merupakan salah satu potret anak bangsa yang termakan oleh revolusi yang dibidaninya. Sjahrir sebagai manusia mempunyai berbagai kekurangan, meski demikian ada banyak hal yang bisa dipetik sebagai pembelajaran dari seorang Sjahrir yakni:
(1) seorang autodidak dan pembelajar hebat, dimana dia tidak menyelesaikan kuliah namun berpengetahuan luas karena dia mau belajar dari buku-buku dan terjun langsung dalam praktek. Ketika dibuang ke Boven Digul dan Banda, harta utama yang dibawanya adalah buku-buku (2) Pendidik yang humanis, ketika dibuang di Banda terlihat sifat humanismenya dengan mendidik anak-anak setempat, dan dia sangat perhatian terhadap orang kecil. (3) Kehidupan Sjahrir yang diabdikan di dunia politik, lebih didasarkan pada visi untuk menyejahterakan masyarakat dan bukan kesejahteraan pribadi. Bagi Sjahrir berpolitik bukan untuk mencari jabatan tapi lebih merupakan tanggungjawab untuk bangsanya. (4) Pelopor partai kader yang berusaha membangun militansi anggota melalui proses pendidikan internal (5) Politikus yang visioner namun realistis, misalnya keberaniannya menandatangani perjanjian Linggarjati yang oleh aliran garis keras dipandang terlalu memberi konsesi terlalu banyak kepada Belanda, namun dari sisi Sjahrir perjanjian itu perlu ditandatangani untuk mendapatkan dukungan pengakuan internasional terhadap keberadaan negara Indonesia yang baru merdeka.
Secara umum, buku ini cukup baik untuk memberikan pemahaman terhadap sosok Sjahrir sebagai tokoh pejuang pergerakan nasional. Kalaupun ada kekurangan adalah dalam beberapa bagian terjadi pengulangan atau kekurang runtutan alur sehingga terkesan muter-muter. Selain itu, penulis terkesan sangat terpesona oleh pemikiran Sjahrir sehingga dalam beberapa bagian buku ini terkesan muncul kultus individu terhadap Sjahrir. Meski demikian kedua hal tersebut tidak terlalu mengganggu. Semoga di masa depan akan lahir politikus pemikir yang bersahaja, humanis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat seperti sosok seorang Sjahrir….
Monday, June 06, 2011
Toto-Chan’s Children; A Goodwill Journey to the children of the World
Toto-Chan’s Children;
A Goodwill Journey to the children of the World
Tetsuko Kuroyanagi
PT Gramedian Pustaka Utama, Jakarta 2010
ISBN 978-979-22-5998-8
328 halaman
Buku ini merupakan “true story” atau pengalaman nyata dari Tetsuko Kuroyanagi (Toto Chan) ketika sudah dewasa sewaktu menjadi duta kemanusiaan UNICEF. Buku ini merupakan buku kedua Toto Chan, setelah buku pertamanya “Gadis dibalik Jendela” yang isinya sangat mempesona.
Dalam buku ini Toto Chan menceritakan pengalaman dan empathynya terhadap penderitaan anak-anak di berbagai negara yang mengalami bencana alam, wabah penyakit dan perang. Diceritakan bagaimana bencana alam kekeringan di Tanzania, Nigeria, Ethiopia telah mengakibatkan banyaknya anak yang terkena kasus kurang gizi dan kesulitan air bersih. Kasus bencana lain adalah banjir di Bangladesh yang menimbulkan kerugian ekonomi dan munculnya berbagai penyakit seperti TBC, polio, tetanus dan juga eksploitasi tenaga kerja anak. Kondisi kemiskinan juga memaksa masyarakat tinggal dalam situasi yang kurang higienis dan anak-anak rentan terkena berbagai penyakit (kasus India), kurang gizi, maraknya anak jalanan dan pelacuran anak (Haiti).
Dari berbagai kejadian bencana, salah satu dampak yang paling mengerikan adalah bencana perang baik perang saudara, genocide maupun agresi pihak luar.(kasus Mozambique, Angola, Kamboja, Vietnam, Irak, Sudan, Rwanda, Bosnia Herzegovina). Selain kurang gizi dan tidak ada akses terhadap pendidikan yang memadai, anak-anak korban perang seringkali mengalami kematian, cacat fisik, diperkosa dan trauma psikologis yang berkepanjangan akibat aksi kekerasan yang terjadi di depan matanya. Suatu hal yang sangat tidak adil bagi anak-anak yang seharusnya menikmati masa bermain dan jauh dari hingar bingar pertikaian.
Secara umum buku ini menarik untuk membangkitkan empathy terhadap anak2 korban bencana. Di sisi lain buku ini juga bisa menjadirefleksi bagi kita untuk mensyukuri akan kondisi Indonesia yang relatif cukup aman (walau ada beberapa kasus konflik kekerasan terjadi di negara kita). Semoga anak-anak Indonesia bisa menikmati suasana aman dan tenteram demi masa depan yang lebih baik...amin....
A Goodwill Journey to the children of the World
Tetsuko Kuroyanagi
PT Gramedian Pustaka Utama, Jakarta 2010
ISBN 978-979-22-5998-8
328 halaman
Buku ini merupakan “true story” atau pengalaman nyata dari Tetsuko Kuroyanagi (Toto Chan) ketika sudah dewasa sewaktu menjadi duta kemanusiaan UNICEF. Buku ini merupakan buku kedua Toto Chan, setelah buku pertamanya “Gadis dibalik Jendela” yang isinya sangat mempesona.
Dalam buku ini Toto Chan menceritakan pengalaman dan empathynya terhadap penderitaan anak-anak di berbagai negara yang mengalami bencana alam, wabah penyakit dan perang. Diceritakan bagaimana bencana alam kekeringan di Tanzania, Nigeria, Ethiopia telah mengakibatkan banyaknya anak yang terkena kasus kurang gizi dan kesulitan air bersih. Kasus bencana lain adalah banjir di Bangladesh yang menimbulkan kerugian ekonomi dan munculnya berbagai penyakit seperti TBC, polio, tetanus dan juga eksploitasi tenaga kerja anak. Kondisi kemiskinan juga memaksa masyarakat tinggal dalam situasi yang kurang higienis dan anak-anak rentan terkena berbagai penyakit (kasus India), kurang gizi, maraknya anak jalanan dan pelacuran anak (Haiti).
Dari berbagai kejadian bencana, salah satu dampak yang paling mengerikan adalah bencana perang baik perang saudara, genocide maupun agresi pihak luar.(kasus Mozambique, Angola, Kamboja, Vietnam, Irak, Sudan, Rwanda, Bosnia Herzegovina). Selain kurang gizi dan tidak ada akses terhadap pendidikan yang memadai, anak-anak korban perang seringkali mengalami kematian, cacat fisik, diperkosa dan trauma psikologis yang berkepanjangan akibat aksi kekerasan yang terjadi di depan matanya. Suatu hal yang sangat tidak adil bagi anak-anak yang seharusnya menikmati masa bermain dan jauh dari hingar bingar pertikaian.
Secara umum buku ini menarik untuk membangkitkan empathy terhadap anak2 korban bencana. Di sisi lain buku ini juga bisa menjadirefleksi bagi kita untuk mensyukuri akan kondisi Indonesia yang relatif cukup aman (walau ada beberapa kasus konflik kekerasan terjadi di negara kita). Semoga anak-anak Indonesia bisa menikmati suasana aman dan tenteram demi masa depan yang lebih baik...amin....
Saturday, June 04, 2011
DEFORESTASI DAN KONSTRUKSI PENGETAHUAN PEMBANGUNAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT
DEFORESTASI DAN KONSTRUKSI PENGETAHUAN PEMBANGUNAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT
San Afri Awang
Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA)
ISBN 978-979-3339-38-2
Jakarta, 2009
34 halaman
Buku ini merupakan dokumen pidato pengukuhan Prof.Dr.Ir. San Afri Awang, M.Sc. sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hutan Kemasyarakatan (Social Forestry) – Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dalam buku ini San Afri Awang menyoroti kondisi deforestasi dan degradasi hutan yang antara lain disebabkan oleh eksploitas berlebihan guna mendukung pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru, yang diperparah oleh rejim neo liberalisme pada Orde Reformasi. Paradigma pengelolaan hutan yang menekankan pada dominasi Negara dan capital, terbukti telah menimbulkan kerusakan hutan yang cukup parah. Desentralisasi yang berkembang pada era Orde Reformasi nampaknya juga tidak berkorelasi secara signifikan untuk mewujudkan sustainable forest management, karena desentralisasi juga diikuti oleh maraknya korupsi dalam pengelolaan SDA di tingkat local.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, San Afri menyarankan perlu dilakukannya:
1. Perlu rekonstruksi ilmu pengetahuan (epistemology) dan reorientasi ontology (hakikat ilmu pengetahuan) kehutanan kearah yang memandang hutan tidak hanya fungsi flora, fauna dan ekosistem. Aspek MANUSIA/masyarakat perlu dijadikan bagian konstruksi ilmu pengetahuan kehutanan. Karena ontology yang ada selama ini didominasi pengetahuan negara yang hanya menekankan aspek flora, fauna dan ekosistem, maka tidak mengherankan bila aspek social merpakan salah satu titik lemah pengelolaan hutan di Indonesia.
2. Pengembangan Eco Friendly Forest Management (EFFM) yang mendudukan manusia sebagai salah satu subsistem penting dlam pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian program2 pemberdayaan masyarakat dan akses terhadap sumberdaya merupakan salah satu unsur yang harus terintegrasi secara utuh dalam pengelolaan hutan dan bukan sekedar kewajiban social belaka.
3. Pengembangan EFFM perlu didukung oleh adanya Good Forestry Governance.
Dalam akhir tulisannya San Afri mengajak kita semua untuk mau berendah hati mengakui bahwa masyarakat local banyak mempunyai kearifan local dalam pengelolaan hutan secara lestari. Pengalaman local yang tertempa oleh perjalanan waktu di banyak tempat terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sekaligus menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Sudah saatnya dunia akademik yang selama ini sering menjadi menara gading, perlu lebih bersikap lebih hormat terhadap karya dan dedikasi “rimbawan sejati tanpa ijazah” dari berbagai pelosok desa dan pedalaman itu….
San Afri Awang
Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA)
ISBN 978-979-3339-38-2
Jakarta, 2009
34 halaman
Buku ini merupakan dokumen pidato pengukuhan Prof.Dr.Ir. San Afri Awang, M.Sc. sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hutan Kemasyarakatan (Social Forestry) – Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dalam buku ini San Afri Awang menyoroti kondisi deforestasi dan degradasi hutan yang antara lain disebabkan oleh eksploitas berlebihan guna mendukung pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru, yang diperparah oleh rejim neo liberalisme pada Orde Reformasi. Paradigma pengelolaan hutan yang menekankan pada dominasi Negara dan capital, terbukti telah menimbulkan kerusakan hutan yang cukup parah. Desentralisasi yang berkembang pada era Orde Reformasi nampaknya juga tidak berkorelasi secara signifikan untuk mewujudkan sustainable forest management, karena desentralisasi juga diikuti oleh maraknya korupsi dalam pengelolaan SDA di tingkat local.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, San Afri menyarankan perlu dilakukannya:
1. Perlu rekonstruksi ilmu pengetahuan (epistemology) dan reorientasi ontology (hakikat ilmu pengetahuan) kehutanan kearah yang memandang hutan tidak hanya fungsi flora, fauna dan ekosistem. Aspek MANUSIA/masyarakat perlu dijadikan bagian konstruksi ilmu pengetahuan kehutanan. Karena ontology yang ada selama ini didominasi pengetahuan negara yang hanya menekankan aspek flora, fauna dan ekosistem, maka tidak mengherankan bila aspek social merpakan salah satu titik lemah pengelolaan hutan di Indonesia.
2. Pengembangan Eco Friendly Forest Management (EFFM) yang mendudukan manusia sebagai salah satu subsistem penting dlam pengelolaan hutan lestari. Dengan demikian program2 pemberdayaan masyarakat dan akses terhadap sumberdaya merupakan salah satu unsur yang harus terintegrasi secara utuh dalam pengelolaan hutan dan bukan sekedar kewajiban social belaka.
3. Pengembangan EFFM perlu didukung oleh adanya Good Forestry Governance.
Dalam akhir tulisannya San Afri mengajak kita semua untuk mau berendah hati mengakui bahwa masyarakat local banyak mempunyai kearifan local dalam pengelolaan hutan secara lestari. Pengalaman local yang tertempa oleh perjalanan waktu di banyak tempat terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan sekaligus menjaga kelestarian hutan itu sendiri. Sudah saatnya dunia akademik yang selama ini sering menjadi menara gading, perlu lebih bersikap lebih hormat terhadap karya dan dedikasi “rimbawan sejati tanpa ijazah” dari berbagai pelosok desa dan pedalaman itu….
Friday, June 03, 2011
LAGU CAPING GUNUNG DAN TEGURAN BUAT PEJABAT, POLITISI DAN PARPOL...
Di siang bolong yang penuh kantuk, kudengarkan suara kenes Mbakyu Waldjinah yang menyanyikan lagu Caping Gunung. Ketika kucermati, lagu tersebut sangat jumbuh (nyambung) dengan kondisi politik saat ini. Terjemahan dan tafsir bebas lagu tersebut adalah sebagai berikut:
CAPING GUNUNG
Dek jaman berjuang,
Njur kelingan anak lanang,
Biyen tak openi,
Ning saiki ono ngendi,
Jare wis menang,
Keturutan sing digadang,
Mbiyen ninggal janji,
Ning saiki opo lali,
Neng nggunung,
Tak cadhongi sego jagung,
Yen mendung,
Tak silihi caping gunung,
Sokur bisa nyawang
Gunung deso dadi rejo
Dene ora ilang
Nggone podho lara lapa…
Terjemahan bebas:
CAPING GUNUNG
Teringat jaman berjuang,
Lalu teringat anak laki-laki
Dulu saya rawat,
Tapi sekarang tidak tahu kemana,
Katanya sekarang sudah menang,
Sudah tercapai apa yang dicita-citakan,
Dulu dia meninggalkan janji,
Tapi sekarang apakah dia sudah lupa?
Di daerah gunung,
Saya suguh dia dengan nasi jagung,
Kalau mendung,
Saya pinjami caping gunung (caping = topi bambu petani)
Saya bersyukur seandainya bisa melihat
Daerah pegunungan bisa jadi makmur
Dan kita tidak melupakan
Saat kita bersama bersakit-sakit dan berprihatin…
TAFSIRAN BEBAS:
Lagu caping gunung tersebut menyiratkan kerinduan warna “nggunung” atau pelosok perdesaan/pedalaman yang dulu dijadikan basis perjuangan oleh suatu pihak (bisa diterjemahkan pejabat daerah, politisi atau parpol). Masyarakat desa dulu menerima dengan tulus dan membantu pihak luar tersebut. Tapi setelah pihak luar tersebut “berhasil” berjuang dan memperoleh kedudukan, pihak luar tersebut lalu melupakan janji-janji yang pernah dilontarkan. Padahal dulu ketika di desa, masyarakat desa rela menyisihkan nasi jagung makanan pokoknya untuk pihak luar itu dan menyediakan perlindungan bagi mereka ketika diperlukan. Masyarakat desa tidak berharap banyak, mereka hanya ingin melihat kampungnya tenteram dan sejahtera. Setidaknya masyarakat ingin pihak luar tersebut tidak melupakan saat indah ketika mereka sedang berjuang dan bersakit-sakit bersama………
Sebuah lagu yang perlu dijadikan renungan oleh presiden, pejabat daerah, anggota dewan, parpol dll agar tidak hanya pandai mengobral janji. Diharapkan ketika sudah memperoleh kedudukan mereka tetap ingat akan konstituen yang sudah mendukung perjuangannya……….
CAPING GUNUNG
Dek jaman berjuang,
Njur kelingan anak lanang,
Biyen tak openi,
Ning saiki ono ngendi,
Jare wis menang,
Keturutan sing digadang,
Mbiyen ninggal janji,
Ning saiki opo lali,
Neng nggunung,
Tak cadhongi sego jagung,
Yen mendung,
Tak silihi caping gunung,
Sokur bisa nyawang
Gunung deso dadi rejo
Dene ora ilang
Nggone podho lara lapa…
Terjemahan bebas:
CAPING GUNUNG
Teringat jaman berjuang,
Lalu teringat anak laki-laki
Dulu saya rawat,
Tapi sekarang tidak tahu kemana,
Katanya sekarang sudah menang,
Sudah tercapai apa yang dicita-citakan,
Dulu dia meninggalkan janji,
Tapi sekarang apakah dia sudah lupa?
Di daerah gunung,
Saya suguh dia dengan nasi jagung,
Kalau mendung,
Saya pinjami caping gunung (caping = topi bambu petani)
Saya bersyukur seandainya bisa melihat
Daerah pegunungan bisa jadi makmur
Dan kita tidak melupakan
Saat kita bersama bersakit-sakit dan berprihatin…
TAFSIRAN BEBAS:
Lagu caping gunung tersebut menyiratkan kerinduan warna “nggunung” atau pelosok perdesaan/pedalaman yang dulu dijadikan basis perjuangan oleh suatu pihak (bisa diterjemahkan pejabat daerah, politisi atau parpol). Masyarakat desa dulu menerima dengan tulus dan membantu pihak luar tersebut. Tapi setelah pihak luar tersebut “berhasil” berjuang dan memperoleh kedudukan, pihak luar tersebut lalu melupakan janji-janji yang pernah dilontarkan. Padahal dulu ketika di desa, masyarakat desa rela menyisihkan nasi jagung makanan pokoknya untuk pihak luar itu dan menyediakan perlindungan bagi mereka ketika diperlukan. Masyarakat desa tidak berharap banyak, mereka hanya ingin melihat kampungnya tenteram dan sejahtera. Setidaknya masyarakat ingin pihak luar tersebut tidak melupakan saat indah ketika mereka sedang berjuang dan bersakit-sakit bersama………
Sebuah lagu yang perlu dijadikan renungan oleh presiden, pejabat daerah, anggota dewan, parpol dll agar tidak hanya pandai mengobral janji. Diharapkan ketika sudah memperoleh kedudukan mereka tetap ingat akan konstituen yang sudah mendukung perjuangannya……….
Subscribe to:
Posts (Atom)