Dari Jogja untuk Indonesia; Sebuah Wacana Kebijakan Publik

 

Dari Jogja untuk Indonesia; Sebuah Wacana Kebijakan Publik

Penerbit PT. Hanindita Graha Widya,

Yogyakarta 2003

160 halaman

ISBN 979-8849-35-3

 

Buku ini merupakan kumpulan artikel pendek (rata-rata 3-5 halaman buku) yang berisi pemikiran-pemikiran dalam mensikapi dampak krisis ekonomi  pada awal era reformasi (awal 2000 an).  Para penulis terdiri dari para aktivis yang tergabung dalam sebuah ornop di Yogyakarta bernama Institute for Public Policy and Economic Studies. Para aktivis ini mempunyai latar belakang multi disiplin dan sebagian besar juga berlatar belakang sebagai akademisi di Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 

Kebijakan public adalah kebijakan  baik politik, wkonomi dan sosial yang diambil secara kolektif  demi kepentingan atau keuntungan masyarakat secara bersama-sama (kolektif). Kebijkaan public bisa berupa aturan atau rambu-rambu , bisa berupa penyediaan barang public yang dipakai bersama (missal jalan raya), bahkan bisa berupa hukum atau kode etik hubungan antar manusia atau budaya. Sistem politik dianggap baik bila mampu mengakomodasikan seluruh kepentingan anggota masyarakat pengguna jasa atau barang public tersebut. Dalam penyediaan jasa dan barang public tersebut sering ditemukan konflik kepentingan antara kepentingan sosial  dan kepentingan individu. Para penyelenggaran pemerintahan termasuk wakil rakyat seringkali terjebak dalam persoalan ini. Adanya rasionalitas kolektif (masyarakat paguyuban) juga seringkali bangsa kita mudah terjebak dalam kolusi dan nepotisme yang mengakibatkan birokrasi kita menjadi sulit berkembang secara professional.

Dalam buku ini sebagian besar penulis menyoroti  posisi Yogyakarta sebagai kota budaya, kota wisata dan kota pendidikan. Untuk menunjang pengembangan ekonomi kreatif sebagai kota budaya, kota wisata dan kota Pendidikan, beberapa gagasan  yang ditawarkan oleh para penulis antara lain:

1.  Pelestarian kota budaya
a. Perlu penataan kota, perlindungan cagar budaya dan penegakan hukum secara

         konsisten
b. Memasarkan museum sebagai obyek wisata
c. Penataan kawasan budaya
d. Pengembangan dialog dan komunitas budaya

2. Pengembangan Wisata

    a. Kebijakan pembangunan pro wisata dan pedesaan

    b. Pengembangan atraksi budaya

    c. Pengembangan kawasan hijau yang asri  dan penanganan sampah

    d. Pembenahan daya saing daerah di bidang wisata (missal deregulasi)

    e. Pengembangan budaya tertib lalu lintas untuk mendukung wisata yang nyaman

    f. Penanganan gelandangan untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.

3. Pengembangan Kota Pendidikan

    a. Pengembangan pendidikan berkualitas baik dari sisi Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan

        Emosional dan Kecerdasan Spiritual

    b. Pembangunan perpustakaan terpadu

    c. Pembangunan kampus terpadu

Untuk bia mengembangkan Yogyakarta sebagai kota budaya, kota wisata dan kota Pendidikan, diperlukan dukungan adanya kebijakan pembangunan yang selaras, aparatus yang bersih dan dukungan masyarakat secara menyeluruh.

Meskipun buku ini ditulis untuk kasus Jogja, namun banyak isi tulisan yang juga relevan untuk diterapkan di wilayah lain. Demikian pula dengan dimensi waktu, beberapa tulisan juga masih relevan untuk kurun waktu sekarang ketika reformasi sudah berjalan 25 tahun. Kritik saya terhadap buku ini adalah pengelompokan artikel yang terkadang terkesan campur aduk sehingga alur penangkapan saya sebagai pembaca jadi agak melompat-lompat.