Perseteruan antara perusahaan tambang PT KPC dengan Pemkab Kutai Timur yang diikuti gelombang demonstrasi karyawan tambang di kantor Pemkab Kutai Timur, menurutku merupakan sebuah potret kelam kehidupan dimana masing-masing pihak mau cari menangnya sendiri.
PT KPC yang dituduh melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan terkesan sangat arogan karena pucuk pimpinan tidak pernah menghadiri dialog-dialog dengan Pemda Kutai Timur. Mungkin KPC mempunyai link yang kuat dengan Departemen ESDM, sehingga memandang rendah terhadap Pemda. Persoalan sengketa ini saya pikir akan bisa dipecahkan dengan elegan bila pucuk pimpinan KPC bersedia melakukan dialog secara terbuka dengan Pemda. Statement pembelaan PT KPC yang muncul di koran2pun terkesan sangat defensif.
Departemen ESDM, terkesan sangat membela kepentingan PT KPC. Ada apa ini? Memang KPC menghasilkan banyak duit bagi negara, tapi hendaknya ESDM jangan lalu dibutakan oleh sepak terjang yang mungkin melanggar hukum. ESDM terkesan sangat eksploitatif dan jarang memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan. Pemberian ijin2 pun kayaknya asal main plot dan tidak melalui telaah yang mendalam. Dosa ESDM menurutku sangat besar. Banyak kasus pertambangan yang menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi masyarakat, tapi ESDM selaku instansi berwenang tidak melakukan apa-apa. Bagiku Menteri ESDM sekarang (Purnomo Yusgiantoro) adalah potret menteri yang tidak visioner dan kinerja buruk. Ngurusi tambang nggak becus, BBM naik terus, listrik byar pet, elpiji nggak beres...apa prestasi positif dia?
Karyawan tambang yang demo, menurutku juga mau cari enaknya. Mereka protes karena pendapatan turun akibat penutupan tambang di lokasi sengketa. Mereka nggak mikir bahwa perusahaan induknya diduga melakukan tindak ilegal. Apakah karyawan tersebut nggak mikir bahwa mereka mungkin makan rejeki yang "tidak halal", karena merupakan hasil penambangan di lokasi yang ilegal? apakah mereka nggak mikir bahwa gaji mereka itu mungkin berasal dari hasil "curian"? harusnya para karyawan juga harus menghormati proses hukum yang ada.
Pemkab Kutim terkesan memakai standar ganda. Untuk kasus penambangan ini, isu alih fungsi hutan didorong mengemuka. Terkesan Pemkab sangat peduli lingkungan. Tapi mengapa untuk kasus Taman Nasional Kutai, Pemkab Kutim terkesan membiarkan (bahkan mendukung) kegiatan perambahan Taman Nasional Kutai tersebut? Mengapa kasus penambangan di kawasan ilegal oleh KPC baru diangkat sekarang? kenapa tidak dari dulu-dulu?
DPRD Kutai Timur terkesan mau tampil sebagai pahlawan kesiangan, dengan memfasilitasi dialog-dialog. Tapi usulan DPRD yang menyuruh Polda membuka jalan yang di-blok, nampaknya juga bukan usulan cerdas dan lebih cenderung mencari simpati karyawan. Mungkin hal ini didasari pertimbangan politis cari dukungan untuk Pemilu 2009 ya?
Sikap Polda Kaltim yang melunak dengan membuka jalur yang di-blok, bisa menimbulkan preseden baru bahwa proses hukum bisa dikalahkan oleh tekanan demonstrasi. Hal ini akan sangat buruk karena di masa mendatang perusahaan2 akan melakukan tindakan ilegal dan kalau diproses hukum, perusahaan itu akan mengerahkan masa untuk demo....
ah memang rumit persoalan ini....aku hanya kuatir bahwa pihak2 yang bersengketa di lapangan ini merupakan bidak dari sebuah konspirasi pemilik modal besar. Aku berdoa setulus hati bahwa siapapun juga yang menikmati harta tidak legal dari eksploitasi sumberdaya alam itu semoga mendapatkan azab dunia dan akherat yang sangat pedih...
PT KPC yang dituduh melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan terkesan sangat arogan karena pucuk pimpinan tidak pernah menghadiri dialog-dialog dengan Pemda Kutai Timur. Mungkin KPC mempunyai link yang kuat dengan Departemen ESDM, sehingga memandang rendah terhadap Pemda. Persoalan sengketa ini saya pikir akan bisa dipecahkan dengan elegan bila pucuk pimpinan KPC bersedia melakukan dialog secara terbuka dengan Pemda. Statement pembelaan PT KPC yang muncul di koran2pun terkesan sangat defensif.
Departemen ESDM, terkesan sangat membela kepentingan PT KPC. Ada apa ini? Memang KPC menghasilkan banyak duit bagi negara, tapi hendaknya ESDM jangan lalu dibutakan oleh sepak terjang yang mungkin melanggar hukum. ESDM terkesan sangat eksploitatif dan jarang memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan. Pemberian ijin2 pun kayaknya asal main plot dan tidak melalui telaah yang mendalam. Dosa ESDM menurutku sangat besar. Banyak kasus pertambangan yang menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi masyarakat, tapi ESDM selaku instansi berwenang tidak melakukan apa-apa. Bagiku Menteri ESDM sekarang (Purnomo Yusgiantoro) adalah potret menteri yang tidak visioner dan kinerja buruk. Ngurusi tambang nggak becus, BBM naik terus, listrik byar pet, elpiji nggak beres...apa prestasi positif dia?
Karyawan tambang yang demo, menurutku juga mau cari enaknya. Mereka protes karena pendapatan turun akibat penutupan tambang di lokasi sengketa. Mereka nggak mikir bahwa perusahaan induknya diduga melakukan tindak ilegal. Apakah karyawan tersebut nggak mikir bahwa mereka mungkin makan rejeki yang "tidak halal", karena merupakan hasil penambangan di lokasi yang ilegal? apakah mereka nggak mikir bahwa gaji mereka itu mungkin berasal dari hasil "curian"? harusnya para karyawan juga harus menghormati proses hukum yang ada.
Pemkab Kutim terkesan memakai standar ganda. Untuk kasus penambangan ini, isu alih fungsi hutan didorong mengemuka. Terkesan Pemkab sangat peduli lingkungan. Tapi mengapa untuk kasus Taman Nasional Kutai, Pemkab Kutim terkesan membiarkan (bahkan mendukung) kegiatan perambahan Taman Nasional Kutai tersebut? Mengapa kasus penambangan di kawasan ilegal oleh KPC baru diangkat sekarang? kenapa tidak dari dulu-dulu?
DPRD Kutai Timur terkesan mau tampil sebagai pahlawan kesiangan, dengan memfasilitasi dialog-dialog. Tapi usulan DPRD yang menyuruh Polda membuka jalan yang di-blok, nampaknya juga bukan usulan cerdas dan lebih cenderung mencari simpati karyawan. Mungkin hal ini didasari pertimbangan politis cari dukungan untuk Pemilu 2009 ya?
Sikap Polda Kaltim yang melunak dengan membuka jalur yang di-blok, bisa menimbulkan preseden baru bahwa proses hukum bisa dikalahkan oleh tekanan demonstrasi. Hal ini akan sangat buruk karena di masa mendatang perusahaan2 akan melakukan tindakan ilegal dan kalau diproses hukum, perusahaan itu akan mengerahkan masa untuk demo....
ah memang rumit persoalan ini....aku hanya kuatir bahwa pihak2 yang bersengketa di lapangan ini merupakan bidak dari sebuah konspirasi pemilik modal besar. Aku berdoa setulus hati bahwa siapapun juga yang menikmati harta tidak legal dari eksploitasi sumberdaya alam itu semoga mendapatkan azab dunia dan akherat yang sangat pedih...
No comments:
Post a Comment