Maskulinisme di Perencanaan dan LSM

Dari pelatihan Fasilitator Penyusunan RPJM Desa di Kutai Timur tanggal 7-11 Juli 2008, ada banyak kasus dimana pemerintah dan masyarakat mampu membangun sesuatu (misal gedung) tapi jarang berpikir tentang bagaimana memelihara dan memfungsikan secara optimal. Dari analisis saya terhadap aktor perencana, saya mempunyai hipotesis bahwa kondisi itu disebabkan bias maskulin oleh para perencana yang kecenderungannya berjenis kelamin laki-laki.

Asumsi saya yang melatarbelakangi hipotesis itu adalah:

1. Para perencana atau orang yang terlibat dalam perencanaan (di desa maupun di pemerintahan sekalipun) sebagian besar adalah laki-laki.

2. Laki-laki cenderung mau enaknya saja.... mau untuk membuat sesuatu tapi enggak mau repotnya.... misalnya rajin dan bersemangat untuk "bikin" anak tetapi enggan kalo disuruh menjalankan fungsi "merawat" anak. Urusan merawat anak cenderung dilempar ke istri.

3. Asumsi no "2" di atas dimana laki-laki suka enaknya saja juga terbawa dalam proses perencanaan, dimana secara bawah sadar laki-laki cenderung suka bangun ini dan itu tapi seringkali lupa untuk merawatnya.

Kondisi serupa juga terjadi di dunia LSM. Banyak aktivis (yang sebagian laki-laki) suka "menghamili" dan "membidani" lahirnya lembaga baru. Tapi jarang yang menjalankan fungsi "baby sitter" yang mau merawat lembaga baru itu bisa berjalan, bisa tumbuh kembang dengan baik hingga mandiri.

Oh laki-laki.....egois memang yah......he..he...he....

MASALAH DALAM PERENCANAAN

(Refleksi singkat untuk kasus perencanaan dan penganggaran di Kalimantan Timur)
Oleh Edy Marbyanto

1. Intervensi hak budget DPRD terlalu kuat dimana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang jauh dari usulan masyarakat yang dihasilkan dalam Musrenbang. Jadwal reses DPRD dengan proses Musrenbang yang tidak match misalnya Musrenbang sudah dilakukan, baru DPRD reses mengakibatkan banyak usulan DPRD yang kemudian muncul dan merubah hasil Musrenbang. Intervensi legislative ini kemungkinan didasari motif politis yakni kepentingan untuk mencari dukungan konstituen sehingga anggota DPRD berperan seperti sinterklas yang membagi-bagi proyek. Selain itu ada kemungkinan juga didasari motif ekonomis yakni membuat proyek untuk mendapatkan tambahan income bagi pribadi atau kelompoknya dengan mengharap bisa intervensi dalam aspek pengadaan barang (procurement) atau pelaksanaan kegiatan. Intervensi hak budget ini juga seringkali mengakibatkan pembahasan RAPBD memakan waktu panjang untuk negosiasi antara eksekutif dan legislative. Salah satu strategi dari pihak eksekutif untuk “menjinakkan” hak budget DPRD ini misalnya dengan memberikan alokasi tertentu untuk DPRD missal dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) ataupun pemberian “Dana Aspirasi” yang bisa digunakan oleh anggota DPRD secara fleksibel untuk menjawab permintaan masyarakat. Di salah satu kabupaten di Kaltim, dana aspirasi per anggota DPRD bisa mencapai 2 milyar rupiah per tahun.
2. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh: Kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan Program dari SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim.
3. Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, Karena ketidakjelasan informasi besaran anggaran, proses Musrenbang kebanyakan masih bersifat menyusun daftar belanja (shopping list) kegiatan. Banyak pihak seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga semakin banyak. Ibarat memasang banyak perangkap, agar banyak sasaran yang terjerat.
4. Ketersediaan dana yang tidak tepat waktu. Terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut pada saat penyediaan anggaran. APBD disahkan pada bulan Desember tahun sebelumnya, tapi dana seringkali lambat tersedia. Bukan hal yang aneh, walau tahun anggaran mulai per 1 Januari tapi sampai bulan Juli-pun anggaran program di tingkat SKPD masih sulit didapatkan.
5. Breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung (match). Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja SKPD. Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus ditemui perencanaan hanya dibuat oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara, dan kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya copy paste dari kegiatan yang lalu dan tidak visioner.
6. Kualitas RPJPD, RPJM Daerah dan Renstra SKPD seringkali belum optimal. Beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam penyusunan Rencana tersebut adalah; indicator capaian yang seringkali tidak jelas dan tidak terukur (kalimat berbunga-bunga), data dasar dan asumsi yang seringkali kurang valid, serta analisis yang kurang mendalam dimana jarang ada analisis mendalam yang mengarah pada “how to achieve” suatu target.
7. Terlalu banyak “order” dalam proses perencanaan dan masing-masing ingin menjadi arus utama misalnya gender mainstreaming, poverty mainstreaming, disaster mainstreaming dll. Perencana di daerah seringkali kesulitan untuk menterjemahkan isu-isu tersebut. Selain itu “mainstreaming” yang seharusnya dijadikan “prinsip gerakan pembangunan” seringkali malah disimplifikasi menjadi sector-sektor baru, misalnya isu poverty mainstreaming melahirkan lembaga Komisi Pemberantasan Kemiskinan padahal yang seharusnya perlu didorong adalah bagaimana setiap SKPD bisa berkontribusi mengatasi kemiskinan sesuai tupoksinya masing-masing. Demikian pula isu gender, juga direduksi dengan munculnya embel-embel pada Bagian Sosial menjadi “Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan” misalnya.
8. Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan masih lemah sehingga kegiatan yang dibangun jarang yang sinergis bahkan tidak jarang muncul egosektoral. Ada suatu kasus dimana di suatu kawasan Dinas Kehutanan mendorong program reboisasi tapi disisi lain Dinas Pertambangan memprogramkan ekploitasi batubara di lokasi tersebut.
9. SKPD yang mempunyai alokasi anggaran besar missal Dinas Pendidikan dan Dinas PU seringkali tidak mempunyai oleh tenaga perencana yang memadai. Akibatnya proses perencanaan seringkali molor. Hal ini sering diperparah oleh minimnya tenaga Bappeda yang mampu memberikan asistensi kepada SKPD dalam penyusunan rencana.
10. APBD kabupaten/Kota perlu evaluasi oleh Pemprop. Disisi lain Pemprop mempunyai keterbatasan tenaga untuk melakukan evaluasi tersebut. Selain itu belum ada instrument yang praktis yang bisa digunakan untuk evaluasi anggaran tersebut. Hal ini berakibat proses evaluasi memakan waktu agak lama dan berimbas pada semakin panjangnya proses revisi di daerah (kabupaten/kota).
11. Kualitas hasil Musrenbang Desa/Kecamatan seringkali rendah karena kurangnya Fasilitator Musrenbang yang berkualitas. Fasilitasi proses perencanaan tingkat desa yang menurut PP 72 tahun 2005 diamanahkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (bisa via Pemerintah Kecamatan) seringkali tidak berjalan. Proses fasilitasi hanya diberikan dalam bentuk surat edaran agar desa melakukan Musrenbang, dan jarang dalam bentuk bimbingan fasilitasi di lapangan.
12. Pedoman untuk Musrenbang atau perencanaan (misal Permendagri 66 tahun 2007) cukup rumit (complicated) dan agak sulit untuk diterapkan secara mentah-mentah di daerah pelosok pedesaan yang sebagian perangkat desa dan masyarakatnya mempunyai banyak keterbatasan dalam hal pengetahuan, teknologi dll.
13. Dalam praktek penerapan P3MD, pendekatan pemecahan masalah yang HANYA melihat ke AKAR MASALAH saja dapat berpotensi menimbulkan bias dan oversimplifikasi terhadap suatu persoalan. Contoh kasus nyata; di sebuah desa di Kaltim masyarakat dan pemerintah mengidentifikasi bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat disebabkan tidak adanya fasilitas sumber bacaan di wilayah itu. Sebagai solusinya mereka kemudian mengusulkan untuk dibangunkan “gedung perpustakaan”. Ternyata setelah gedung perpustakaan dibangun, sampai beberapa tahun berikutnya perpustakaan tersebut tidak pernah berfungsi bahkan kemudian dijadikan Posko Pemilu. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena mereka hanya berpikir soal membangun gedung, tetapi lupa berpikir dan mengusulkan bagaimana menyediakan buku/bahan bacaan untuk perpustakaan itu, lupa mengusulkan kepengurusan untuk mengelola perpustakaan itu dll. Kondisi seperti diatas mungkin tidak akan terjadi kalau mereka berpikir dulu soal “outcome” misalnya meningkatkan minat baca 50 % warga masyarakat. Dari outcome tersebut nantinya bisa diidentifikasi output yang diperlukan misalnya: adanya gedung perpustakaan, buku atau bahan bacaan, tenaga pengelola perpustakaan, kesadaran masyarakat untuk datang ke perpustakaan dll. Dari contoh kasus itu nampaknya untuk pemerintah dan masyarakat memang perlu didorong untuk memahami alur berpikir logis (logical framework) sebuah perencanaan. Selain itu pola pikir yang ada yang cenderung berorientasi “Proyek” (yang berorientasi jangka pendek dan berkonotasi duit) menjadi orientasi “Program” (orientasi jangka panjang dan lebih berkonotasi sebagai gerakan pembangunan).

Aussie 6: Cincin Opal untuk istriku

Ketika di Australia dan jalan-jalan ke mall Queen Victoria Building, di situ banyak dipajang perhiasan yang menggunakan batu permata khas Australia yang biasa dinamakan batu "Opal". Batu opal ini merupakan batu yang warnanya seperti hologram. Sehingga kalo dilihat dari sudut pandang yang berbeda, akan menghasilkan kilau warna yang berbeda pula. Batu ini kalo di Indonesia hampir sama dengan batu akik "Kalimaya". Hanya saja batu opal, warnanya lebih cerah dan tajam. Seingatku warna yang mendominasi biasanya hijau atau biru yang berkilauan.

Melihat perhiasan itu, aku naksir berat. Terbayang senyum istriku seandainya aku bisa memberikan oleh-oleh perhiasan cincin opal itu. Sayangnya bayangan itu tinggal bayangan saja, karena harga cincin yang sederhanapun berada di atas 1000 dollar australia (6,5 juta rupiah). Sedangkan saat itu uang sakuku cekak alias minim banget (itupun sudah ngutang sama bossku he..he..he..). Semoga suatu saat aku bisa membelikan cincin opal yang indah itu untuk membahagiakan hati istriku....

Sudah sakit masih diledek...

Si Dudi, anakku yang 12 tahun itu suka meledek mamanya. Seperti kemarin pada saat kepala istriku terantuk kran air di kamar mandi. Ledekannya:

Mama ini payah...
Kalau bersih-bersih rumah
kaki kesandhung kaki tempat tidur...

Kalau lagi masak,
air panas disiramkan ke kaki...

Kalau lagi nyuci baju,
kepala dibenturkan pada kran air...


Mendengar ledekan anakku, istriku cuma bisa meringis menahan sakit plus geli karena secara statistik apa yang diomongkan anakku itu benar adanya, yakni:

kejadian kaki bengkak karena nendang kaki tempat tidur memang sudah 3 kali terjadi
kejadian kaki kesiram air panas saat masak sudah 1 kali
kejadian kepala kejedhuk (kebentur) kran sudah terjadi 4-5 kali....

Ternyata seorang anak seringkali memperhatikan kejadian dan perilaku orangtua dan sekelilingnya ya.....

Aussie 5: Tukang Parkir dan Piknik Luar Negeri

Sewaktu saya menginap di hotel Crown Plaza Sydney, aku nggak bisa merokok dalam kamar karena saya diberi kamar yang berada di lantai yang "non smoking floor". Jadi kalo kepengin merokok harus turun di lobby di depan hotel.

Di lobby tersebut terdapat meja tugas tempat petugas velvet parking atau petugas hotel yang bertugas mengangkat kopor atau barang-barang bawaan para tamu. Saya sempat bincang-bincang dengan salah seorang petugas velvet parking. Dia cerita bahwa saat cuti tahunan tahun 2002 dia jalan-jalan ke Pulau Nias dan keliling beberapa daerah Sumatera. Dia saat itu juga sedang menabung karena di tahun 2003 dia merencanakan mau liburan ke Bali. Dia dan banyak orang Australi senang piknik ke Indonesia karena biaya penerbangan murah dan biaya hidupnya juga tidak mahal.

Mendengar ceritanya itu, aku hanya bisa tersenyum pahit: " Wah di Australia ini, seorang tukang parkir bisa piknik ke luar negeri. Sedang di negaraku, jangankan untuk piknik luar negeri, untuk makan secara layakpun masih banyak yang belum bisa memenuhi". Sampai kapankah bangsaku akan menanti saat gemah ripah loh jinawi?