JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

 

JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN

Volume 13 N0. 3, Desember 2016

 

Jurnal setebal 76 halaman ini diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim - Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada volume 13, jurnal ini berisi 5 (lima) buah artikel yakni:

1.    Perkembangan Implementasi Pasar Karbon Hutan di Indonesia (oleh Deden Djaenudin dkk)

Abstrak: Pasar karbon Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dapat menjadi insentif bagi pelaku implementasi REDD+. Permasalahannya adalah ketidakpastian pasar akibat belum tersedianya mekanisme transaksi karbon. Komitmen Pemerintah Daerah Tinggi, terlihat  dengan adanya regulasi daerah yang mendukung REDD+, tapi Pemda belum mengetahui  mekanisme pasar karbon. Perlu kajian lebih lanjut tentang proporsi kredit karbon yang bisa diklaim oleh pembeli dengan mempertimbangkan modal investasi yang dikeluarkan oleh donor (pembeli) dan pemerintah. Perlu dibentuk lembaga registry yang mengelola kegiatan, capaian penurunan emisi, fasilitasi implementasi, system insentif dan disinsentif dalam pengelolaan resiko kebocoran dan ketidakpermanenan.

 

2.    Perubahan Tutupan Hutan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur ; Penjelasan dari pendekatan kelembagaan (oleh: Retno Maryani dan Satria Astana)

Abstrak: Menggunakan pendekatan kelembagaan, penelitian ini bertujuan mempelajari Perubahan Tutupan Hutan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan tutupan hutan di Kabupaten Paser baik yang berada di areal Kawasan hutan maupun yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL)  telah berubah menjadi bentang lahan  dengan beragam jenis tutupan. Tiga factor yang menyebabkan perubahan itu yakni: (1) berkembangnya investasi berbasis sumberdaya lahan, (2) adanya politik transaksional yang menjadikan hutan sebagai barang transaksi berbagai kepentingan, (3) situasi kaotik pengelolaan hutan dan terbukanya jejaring organisasi masyarakat.

 

3.  Implementasi Kegiatan REDD+ pada Kawasa Konservasi di Indonesia (oleh: Ari Wibowo)

Abstrak: REDD+  adalah mekanisme yang sedang dibangun di tingkat globl sebagai kegiatan mitigasi perubahan iklim sector Kehutanan. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi tentang peraturan penyelenggaraannya di tingkat nasional, aspek metodologi di tingkat global, serta pembelajaran dari implementasi Demonstration Area REDD+ di Kawasan Konservasi (TN Meru Betiri, TN Sebangau dan, TN Berbak).  Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dan Petunjuk Teknis terkait REDD+ yang perlu diperbaharui atau direvisi. Metodologi implementasi REDD+telah tersedia, didasaerkan pada IPCC Guidelines namun tidak spesifik untuk Kawasan konservaasi.

 

4.  Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove di Batuampar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (oleh Endang Karlina dkk)

Abstrak: Pengelolaan Hutan Lindung Mangrove memerlukan perencanaan yang dapat menjamin kelestarian fungsi dan manfaatnya secara ekologi, ekonomi dan sosial. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan pengelolaan Hutan Lindung Mangrove  di Batuampar dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan mangrove di sana cukup berkelanjutan dari kriteria ekologi, namun kurang berkelanjutan dari kriteria ekonomi dan sosial. Faktor-faktor yang berpengaruh  yaitu: penataan batas Kawasan, kesesuaian peruntukan Kawasan, ketersediaan bibit mangrove, perlindungan flora dan fauna, pendapatan pemerintah dari budidaya di mangrove, tingkat pendapatan masyarakat, mekanisme resolusi konflik, praktek budaya local , ketersediaan organisasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat.

 

5.   
Peran para pihak dalam penanganan konflik di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam, Kalimantan Timur (oleh Surati dan Sylviani)

Abstrak: Kawasan Delta Mahakam mempunyai  nilai ekonomi tinggi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran dan kepentingan para pihak, potensi dan pengaruh dalam penanganan konflik Kawasan hutan. Teknik analisis yang digunakan adalah Power, Interest, Legitimate (PIL). Penelitian ini menunjukkan potensi konflik dapat dikelompokkan menurut aktornya yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan akademisi, perusahaan migas, nelayan, perusahaan perkebunan dan pertambangan, dan masyarakat sekitar hutan.  Potensi konflik  terjadi secara bilateral dan atau aliansi antara pemilik positive interest (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat)   dengan pemilik  negative interest  (perusahaan minyak dan gas serta  nelayan)

 

Satu sisi kelebihan  jurnal ini adalah isi artikel-artikel yang ada di Jurnal ini relative mudah dicerna dan dipahami. Mungkin ini dipengaruhi oleh target group pembaca jurnal ini mengarah  pada kaum birokrat, atau mungkin juga karena ada pembatasan halaman sehingga isinya dibuat simple dan mudah dipahami. Bagi pembaca yang menyukai jurnal yang “berat” mungkin akan merasa teori maupun analisis dalam beberapa artikel  kurang mendalam atau tajam. Sebagai sebuah media diseminasi pengetahuan, jurnal ini layak diapresiasi.

 (catatan: abstrak saya ambil dari abstraksi yang ada di Jurnal, jadi bukan tulisan saya sendiri)