Kesejahteraan Masyarakat yang Terpasung

 

Kesejahteraan Masyarakat yang Terpasung; Ketidakberdayaan para pihak  melawan konstruksi neoliberalisme

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FISIPOL – UGM  pada tanggal 27 Mei 2009

Oleh Prof. Dr. H. Susetiawan, S.U.

26 halaman

 

Dalam pidato ini Pak Sus menggugat isu pengentasan kemiskinan yang selalu menjadi komoditi politik namun upaya pengentasan kemiskinan tidak menunjukkan hasil yang benar-benar tuntas. Kemiskinan Bersama hutang  luar negeri menjadi never ending issues di Indonesia. Mengapa kemiskinan tersebut susah diberantas?  Apakah konsep Pembangunannya yang salah?

Pak Sus menyoroti bahwa kolonialisme dan imperialisme oleh negara Barat telah usai namun bermetamorfosa dalam bentuk lain. Pertumbuhan industry di negara Barat membutuhkan pasar-pasar  baru dan yang potensial adalah negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan yang rata-rata merupakan bekas negara jajahan. Negara-negara Barat berusaha  membuka pasar di negara berkembang  dengan mempengaruhi para pemimpin politik negara berkembang sehingga mereka mau mengikuti agenda-agenda perluasan pasar industry tersebut.

Hasil teknologi dan produksi, hak paten, hak cipta dan intelektual, diatur secara sistematis dalam tata dunia internasional. Konsep pengaturan kelembagaan  tata dunia tunggal (the global world) yang lekat dengan neoliberalisme dilakukan melalui WTO (World Trade Organization), Bank Dunia, IMF dan lain-lain.

Pembangunan di negara berkembang, diarahkan mengikuti modernitas dunia barat. Pembangunan di negara berkembang dibiayai dengan dana-dana dari negara maju yang disalurkan melalui Lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan IMF, dan sebagai imbalannya negara berkembang harus mengikuti konsep Pembangunan yang disodorkan para Lembaga sponsor tersebut. Hasilnya apa? Banyak Pembangunan tidak bisa berjalan optimal karena konsep pembangunannya tidak benar-benar menjawab persoalan fundamental di Masyarakat. Sisi lain yang terjadi adalah serbuan produk asing dan produk global melanda Masyarakat kita seperti produk Mc Donald, KFC, Pizza Hut dll merajalela mengalahkan produk-produk local kita.

Dari sisi konsep Pembangunan, terdapat aliran intervensionis yang berpendapat bahwa intervensi negara terhadap Masyarakat akan membantu perkembangan ekonomi dan Kesejahteraan mereka. Pendapat ini ditentang oleh kaum neoliberalis yang menginginkan intervensi negara terbatas hanya untuk membantu masyarakat yang paling miskin saja.  

Di negara berkembang, intervensi negara dalam perencaan Pembangunan ternyata lebih sering menguntungkan para actor yang terlibat baik dari birokrat, swasta dan organisasi sosial. Sedangkan masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang memadai. Kaum  neoliberalis kemudian masuk ke negara berkembang dengan menyodorkan dana pinjaman dengan konsep pembangunan versi mereka sendiri. Untuk mendukung promosi konsep tersebut kaum neoliberalis yang diback up oleh Multinational Corporation sering menggunakan Lembaga keuangan internasional, dan LSM internasional.

 

Bank Dunia dan IMF, berupaya mendorong negara sedang berkembang untuk membangun konstruksi neoliberalisme dengan mengejar pertumbuhan ekonomi, privatisasi, pasar bebas dan minimalisasi pelayanan sosial. Banyak sektor Pembangunan di negara berkembang seperti infrastruktur, industrialisasi, transportasi, pertanian dll dibiayai dengan dukungan dana pinjaman Lembaga keuangan tersebut. Selain bisnis keuangan, keberadaan Lembaga keuangan internasional juga bisa berubah peran menjadi pressure group bagi negara berkembang yang melawannya. Kelompok negara-negara  maju  juga relative kompak dalam menjaga kepentingan mereka dalam memaksa negara berkembang menerapkan neolibneralisme dengan menggunakan ancaman instrument pembatasan perdagangan, embargo dan lain-lain

Dukungan Lembaga Keuangan Internasional tersebut ternyata seringkali tidak menunjukkan hasil positif yang signifikan. Mencuatnya isu kemiskinan, Kesejahteraan, tata Kelola, desentralisasi, disparitas dll merupakan kritik-kritik yang  banyak muncul dari LSM, Perguruan Tinggi yang didukung oleh berbagai Lembaga donor internasional. Namun dalam kenyataannya banyak negara sedang berkembang, LSM, Perguruan tinggi dan sektor swasta, yang tidak berdaya melawan konstruksi neoliberalisme yang makin mengganas tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka kemudian menyerah dan menjadi bagian kaum neoliberalis tersebut.

Salah satu contoh kegagalan dalam Pembangunan pertanian yang didukung Lembaga internasional adalah “Revolusi Hijau” di sektor pertanian. Konsep Panca Usaha Tani melalui: pengolahan lahan dengan tractor, penggunaan bibit unggul produksi pabrik, pemberantasan hama dan penyakit  menggunakan pestisida pabrik, dan Pembangunan irigasi, telah menelan biaya finansial yang sangat besar.  Selain itu kerugian biaya sosial terjadi dengan hilangnya kearifan local masyarakat   dalam menyiapkan bibit local, pestisida alamai, pupuk organic dan lain-lain. Meskipun peningkatan produksi terjadi namun biaya produksi juga meningkat signifikan sehingga pendapatan petani relatif tidak meningkat. Demikian pula banyak subsidi pupuk tidak tepat sasaran, dan dinikmati pengusaha kaya.

Pembangunan pertanian yang seharusnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pangan domestic, saat ini berantakan karena banyaknya komoditi kebutuhan pangan yang harus diimport dengan negara lain.  Hal ini tentu akan mengancam ketahanan pangan dan kedaulatan pangan bangsa kita.

Dalam penutupnya Pak Sus mengajak kita semua untuk merenung dan menggagas perlunya rekonstruksi konsep pembangunan kita. Kita selama ini sering dicekoki dengan standar-standar kesejahteraan yang berasal dari antah berantah dan bukan berasal dari konsepsi kesejahteraan menurut masyarakat. Kita seringkali dijejali dengan pendekatan kesejahteraan dengan ukuran ekonomi kuantitatif, dan lupa memperhatikan bahwa banyak aspek kesejahteraan yang sifatnya kualitatif dan spiritual emosional. Karena kita banyak menggunakan pendekatan yang diimpor dari negara asing, banyak konsep-konsep kearifan local seperti lumbung desa, community insurance, social capital yang akhirnya tergusur dan musnah.

Akhirnya, Kita perlu membangkitkan keberdayaan Masyarakat dengan menggunakan potensi internal mereka baik yang berupa social capital, economic capital, kearifan local,dll. Kita harus berani membongkar konsep-konsep Pembangunan yang  tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Kalau neoliberalisme tidak cocok untuk bangs akita, kita juga harus berani melawan dan membongkarnya!!!